Penilaian Kinerja PNS-PPPK: Penilaian SKP

Diposting oleh Prasetyaji Desember 28, 2021 Posting Komentar

Penilaian Kinerja: Penilaian SKP

Penilaian Perilaku Kerja dilakukan dengan membandingkan standar Perilaku Kerja dalam jabatan dengan Penilaian Perilaku Kerja dalam jabatan.
Penilaian Perilaku Kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
Penilaian Perilaku Kerja dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
Penilaian Perilaku Kerja dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja.
Hasil Penilaian Perilaku Kerja berupa nilai Perilaku Kerja.
Dalam hal Instansi Pemerintah belum menerapkan penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung, maka penilaian Perilaku Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
Dalam hal Instansi Pemerintah menerapkan penilaian Perilaku Kerja, penilaian perilaku dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
Rekan kerja setingkat merupakan rekan kerja yang memiliki tingkat jabatan yang sama dalam satu unit kerja.
Bawahan langsung merupakan PNS yang berada dibawah Unit Kerja PNS yang dinilai pada unit yang sama.
Pejabat Penilai Kinerja PNS memberikan penilaian terhadap unsur Perilaku Kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).
Rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan penilaian terhadap Perilaku Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
Penilaian Perilaku Kerja oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung dilakukan melalui survei secara tertutup.

Penilaian Kinerja: Penilaian Kinerja PNS

Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.
Penilaian kinerja PNS dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing- masing unsur penilaian:

70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja; atau
60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja.

Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang tidak menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.
Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.
Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:

nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) <= x <= 120 (seratus dua puluh); dan
menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagiorganisasi atau negara;

Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) <= x < angka 120 (seratus dua puluh)
Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) <= x < angka 90 (sembilan puluh);
Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) <= x <= angka 70 (tujuh puluh); dan
Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).

Pimpinan Unit Kerja menetapkan penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
Penilaian Kinerja PNS sesuai angka dan sebutan atau predikat didistribusikan kepada seluruh PNS pada Instansi Pemerintah.
Distribusi PNS yang mendapatkan predikat penilaian kinerja dengan ketentuan:

paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja "di atas ekspektasi";
paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja "sesuai ekspektasi"; dan
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja "di bawah ekspektasi".

Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Penilaian Kinerja PNS dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja.
Penilaian Kinerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
Penilaian kinerja bagi PNS yang diberi penugasan khusus pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Penilaian Kinerja: Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja PNS

Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
Pejabat Penilai Kinerja PNS yaitu atasan langsung PNS atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
Pejabat Penilai Kinerja PNS memberikan penilaian terhadap unsur SKP dan unsur Perilaku Kerja.
Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja PNS berhalangan, Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS secara berjenjang.
Atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat mendelegasikan kewenangan penilaian kinerja PNS kepada Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH).
Penilai perilaku PNS terdiri atas:

Rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung memberikan penilaian terhadap unsur Perilaku Kerja.
Tim Penilai kinerja PNS dibentuk oleh PyB Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari:

Tim Penilai Kinerja PNS bertanggungjawab kepada PyB
Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja.
Pertimbangan digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

KEPEGAWAIAN ASN