Administrasi Keuangan sebagai Subsistem Kebijakan Negara

Administrasi Keuangan ADPU4333

 

Administrasi Keuangan sebagai subsistem kebijakan negara

Modul ADPU 4333 atau Administrasi Keuangan merupakan salah satu mata kuliah yang atau materi kuliah Universitas Terbuka (UT) yang wajib diambil oleh mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara.

1. Empat poin penting terkait definisi kebijakan publik:

• Kebijakan publik berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah.
• Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat
• Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
• Tindakan-tindakan   pemerintah   itu   selalu   diorientasikan   terhadap terpenuhinya kepentingan publik. 

2. Empat hal yang menunjukkan keabsahan (legitimasi) peran pemerintah yang besar dalam proses perumusan kebijakan negara menurut Mustopadidjaja AR adalah:

• Pemerintah mempunyai hak yang sah untuk menentukan arah pembangunan nasional sesuai dengan keinginan/aspirasi rakyat
• Pemerintah mempunyai cukup infrastruktur guna perumusan kebijakan pembangunan nasional. 
• Pemerintah mempunyai kewenangan yang sah untuk menghimpun dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan
• Pemerintah mempunyai cukup kemampuan dan tanggung jawab untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam rencana-rencana dan program-program pembangunan.

3. Keuangan negara  sebagai  suatu  subsistem kebijakan publik, dapat dilihat dari beberapa kebijakan moneter dan fiskal yakni: 

• Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi, barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
• Kegiatan    mengadakan   redistribusi   pendapatan   atau    mentransfer penghasilan.
• Kegiatan dalam rangka menstabilkan perekonomian, melalui kebijakan moneter dan fiskal.
• Kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga standar hidup masyarakat menjadi lebih layak 

4. Model yang efektif untuk melihat sistem keuangan negara yakni Model Sistem David Easton, yaitu kebijakan yang dihasilkan pemerintah dipandang sebagai output dari sistem, sedangkan yang menjadi input selain sumber- sumber, juga tuntutan-tuntutan dan dukungandukungan, termasuk di antaranya lingkungan.

5. Model Eastonian ini memandang kebijakan negara sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan sebagainya) yang terdapat pada sistem politik. 

6. Sistem politik menurut Easton terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan- tuntutan (demands), dukungan-dukungan (supports) dan sumber-sumber (resources) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat.

7. Dalam konteks kebijaksanaan publik tersebut, keuangan negara sebagai suatu sistem merupakan hubungan timbal balik antara ketiga elemen yang melingkupinya, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. 

8. Kegunaan model sistem adalah memberikan petunjuk mengenai:

• dimensi-dimensi lingkungan yang menimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap sistem keuangan negara; 
• ciri-ciri  sistem  politik  yang  memungkinkan untuk  mengubah tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan keuangan negara; 
• cara inputs yang berasal dari lingkungan mempengaruhi sistem keuangan negara; 
• ciri-ciri sistem politik yang mempengaruhi isi kebijakan keuangan negara; 
• proses keterpengaruhan antara inputs dengan kebijakan keuangan negara itu sendiri;
• cara maupun strategi kebijakan keuangan negara melalui mekanisme umpan balik, yang mempengaruhi lingkungan dan sistem politik 

9. Studi mengenai keuangan negara akan lebih komprehensif jika dikaitkan dengan faktor lingkungan baik aspek fisik/ lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan dan nonfisik/ semua aspek kehidupan manusia. 

10. Menurut Prof. John Gaus, konsep lingkungan dapat disebut juga sebagai konsep ekologi yang mencakup semua interrelasi dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Sistem administrasi tidak dapat dipisahkan secara bersamaan dengan masyarakat 

***