Penerapan Sistem Politik Demokrasi, Ciri-Ciri dan Komponennya

Menerapkan politik demokrasi

Sistem politik demokrasi adalah  sistem politik yang memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok (dalam hal ini orang-orang pada lembaga pemerintahan) baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, dalam hak dan kemampuan masing-masing mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seorang ahli bernama Bingham Powel, Jr menyatakan bahwa sistem politik demokrasi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat
2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif
3. Sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting
4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa
5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan  berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Penerapan dan pelaksanaan paham demokrasi dalam sistem politik perlu adanya batasan-batasan yang akan menjaga sistem politik tersebut tetap bersifat demokrasi. Selain itu, diperlukan juga adanya prinsip-prinsip sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi. Secara umum sistem politik demokrasi memiliki 10 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:

1. adanya perubahan dalam mekanisme politik yakni antara kehidupan politik pemerintah dan kehidupan politik masyarakat
2. adanya pengawasan terhadap administrasi negara
3. peradilan atau hukum yang bebas dan tidak memihak pada salah satu pihak/golongan
4. adanya perlindungan atas hak-hak dasar manusia atau disebut dengan hak asasi manusia
5. peraturan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dibuat oleh suatu badan perwakilan politik dan tanpa adanya paksaan maupun ancaman dari lembaga pemerintah lainnya
6. pejabat pemerintah yang terpilih ditempatkan pada posisi dan departemen yang sesuai dengan kemampuan mereka, penempatan ini menggunakan suatu konsep yang disebut dengan merit sistem dan poli sistem
   
7. jika terjadi suatu pertikaian dalam lembaga politik, maka akan diselesaikan dengan jalan damai bukan kompromi
8. adanya pemberian jaminan terhadap kebebasan individu, namun tetap disertai dengan batas-batas tertentu (seperti pada kebebasan pers)
9. penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang demokratis
10. persetujuan merupakan prinsip penting dalam sistem politik demokrasi khususnya dalam menetapkan suatu keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme sistem politik demokrasi memiliki komponen-komponen yang berpengaruh terhadap suasana kehidupan politik negara tersebut. Adapun komponen mekanisme tersebut, antara lain :

1. Suprastruktur Politik (The Governmental Political Spere): lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara. Berperan dalam hal perumusan kebijakan pemerintahan dan perumusan undang-undang.
2. Infrastruktur Politik (The Social Political Spere): lembaga kemasyarakatan yang merujuk pada lembaga kemasyarakatan juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara langsung yakni sebagai lembaga pengawas pemerintahan.