Manajemen Kinerja PNS dan PPPK: Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja: Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

• Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan Perilaku Kerja.
• Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan:
• perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
• perjanjian kinerja;
• organisasi dan tata kerja;
• uraian jabatan; dan/atau
• SKP atasan langsung.
• SKP wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja.
• SKP disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja.
• SKP memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun, dan juga dapat memuat kinerja tambahan.
• Kinerja utama dan kinerja paling sedikit memuat:
• Indikator Kinerja Individu; dan
• Target kinerja.
• Indikator Kinerja Individu disusun dengan memperhatikan kriteria:
• spesifik;
• terukur;
• realistis;
• memiliki batas waktu pencapaian; dan
• menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
• Target kinerja meliputi aspek:
• kuantitas;
• kualitas;
• waktu; dan/atau
• biaya.
• Kinerja utama merupakan penjabaran kinerja dari kinerja utama atasan langsung, yaitu:
• kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi;
• kinerja utama bagi pejabat administrasi merupakan penjabaran kegiatan atasan langsung; dan
• kinerja utama bagi pejabat fungsional merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.
• Proses penjabaran melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/ atau Pengelola Kinerja.
• Kinerja tambahan berupa tugas tambahan merupakan tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:
• disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
• diformalkan dalam surat keputusan;
• di luar tugas pokok jabatan;
• sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/ atau
• terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

Perencanaan Kinerja

Penyusunan Sasaran Kinerja dibedakan sesuai dengan jenis jabatannya yakni:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Pejabat Pimpinan Unit Kerja Mandiri
3. Pejabat Administrasi
4. Pejabat Fungsional
5. Pejabat Fungsional yang Rangkap Jabatan

Penetapan SKP:

• SKP yang telah disusun dan disepakati ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
• SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
• Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, maka PNS menyusun SKP pada jabatan baru.
• Penetapan SKP dituangkan dalam dokumen SKP.

Perilaku Kerja

• Perilaku Kerja meliputi aspek:
• orientasi pelayanan;
• komitmen;
• inisiatif kerja;
• kerja sama; dan
• kepemimpinan.
• Aspek kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki:
• jabatan pimpinan tinggi,
• jabatan administrator,
• jabatan pengawas, dan
• jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya
• membutuhkan aspek kepemimpinan.
• Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
• Perilaku Kerja ditetapkan berdasarkan standar Perilaku Kerja dalam jabatan.

Pelaksanaan Rencana Kinerja

• Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik.
• Pendokumentasian secara periodik dapat berupa:
• harian;
• mingguan;
• bulanan;
• triwulanan;
• semesteran; dan/atau
• tahunan.